InternalAudit. Internal Audit diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menerangkan penerbitan POJK 7 Tahun 2023 bertujuan agar Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dapat tumbuh menjadi lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Peraturan baru tersebut mengatur ketentuan umum, tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha bersama, pemanfaatan keuntungan ndan pembebanan kerugian, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan, hingga ketentuan peralihan. "POJK 7 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penataan investasi, manajemen risiko dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 31/05/2023. Baca juga OJK Berencana Cabut Moratorium Izin Pinjol, Angka Pinjaman di DIY Bisa Lebih Tinggi Agar tata kelola perusahaan baik, Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran. "Menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk setiap penetapan dan pengelolaan premi dari pemegang polis guna memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi,"lanjutnya. Ketentuan ini juga mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut agar dapat menerima haknya sesuai polis asuransi. "Untuk itu, Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Menyediakan pelayanan yang baik bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat,"terangnya. "Mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Dan bertindak dengan integritas, kompetensi, serta iktikad baik," sambungnya. Ia menambahkan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada anggota. Selain itu juga menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada Anggota terhadap akumulasi kerugian yang kemudian diajukan kepada Rapat Umum Anggota RUA untuk mendapatkan penetapan. "Apabila dalam RUA tidak dapat menetapkan pembebanan akumulasi kerugian dimaksud, OJK dapat menindaklanjuti tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
POJKtentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; POJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Asuransi; POJK tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ; POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Ilustrasi OJK Foto Dok. Antara JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan industri asuransi. Hal ini dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama."Aturan ini bertujuan agar perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dapat tumbuh menjadi lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengutip 7 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan asuransi juga wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik."Perusahaan asuransi juga wajib enghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk setiap penetapan dan pengelolaan premi dari pemegang polis guna memastikan tidak terjadi kegagalan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung," jelas ini juga mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut agar dapat menerima haknya sesuai polis itu, Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, dan atau pihak yang berhak memperoleh asuransi juga wajib menyediakan pelayanan yang baik, mengungkapkan informasi yang relevan, dan menghormati hak pemangku kepentingan yang meliputi pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, anggota, pegawai, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan atau pemerintah."Perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama juga wajib melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, dan atau Pemangku Kepentingan lainnya," imbuhnya. BACA JUGA Selain itu, mengingat karakteristik perusahaan asuransi usaha bersama yang pemegang polisnya merupakan anggota, peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme pemanfaatan keuntungan yang dapat dibagikan kepada anggota termasuk pembebanan kerugian kepada dalam hal perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, perusahaan wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada anggota dan menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada Anggota terhadap akumulasi kerugian yang kemudian diajukan kepada Rapat Umum Anggota RUA untuk mendapatkan penetapan."Apabila dalam RUA tidak dapat menetapkan pembebanan akumulasi kerugian dimaksud, OJK dapat menindaklanjuti tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Aman.
Paragraf2 ‘Tata Kelola Perusahaan Yang Bail Pasal 99 (1) Pengurusan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c d. kemandirian; dan ¢. kewajaran.
JAKARTA — Sebagai payung hukum lanjutan dari omnibus law keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama POJK 7/2023. Aturan baru bagi perusahaan asuransi usaha bersama satu satunya di Tanah Air, Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912. Dalam beleid anyar itu, kerugian asuransi usaha bersama terlebih dahulu dibebankan pada dana cadangan. Namun, apabila dana cadangan tidak mencukupi, maka kerugian dibebankan kepada Tim Advokasi SP NIBA AJB Bumiputera 1912 Ghulam Naja menilai implementasi atas penanganan kerugian dari dana cadangan tersebut harus dipastikan implementasinya secara benar dan disiplin serta berimbang. Menurutnya implementasi pertama dari aturan ini penyisihan laba ke dalam dana cadangan harus dilakukan setiap tahun.“Begitu halnya AJB Bumiputera 1912, organ perusahaan dalam periode tahun berjalan sejatinya telah menyisihkan laba setiap tahun ke dalam dana cadangan, sehingga kerugian AJB Bumiputera 1912 dapat diketahui dapat diatasi menggunakan dana cadangan yang dipupuk setiap tahun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi,” kata Ghulam kepada Bisnis, Senin 5/6/2023. Menurutnya, pembebanan kerugian kepada anggota usaha bersama mengalami kerugian sudah sesuai dengan karakteristiknya, namun harus dilaksanakan secara benar yang didasarkan dari status polis, periode waktu, serta implementasi laporan keuangan secara benar dan disiplin sejak terjadinya kerugian. Dia kemudian mengkritik keputusan manajemen AJB Bumiputera 1912 yang membagi rugi sama besar antar pemegang polis seperti dalam pemotongan nilai manfaat PNM yang dijalankan saat ini.“Artinya, tidak benar jika kerugian itu dibebankan kepada seluruh anggota dengan cara mengakumulasikan kerugian, karena jika hal tersebut dilakukan maka ketentuan di mana pembebanan kerugian yang didasarkan atas status polis serta perhitungan periode kerugian tidak mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi,” JugaAJB Bumiputera 1912 Balikkan Keadaan, Berhasil Catatkan Laba Rp971,81 Miliar pada 2022Asuransi Bumiputera 1912 Akan Jual Saham Marein MREI Bayar Klaim, Ini Sikap ManajemenSulitkan Nasabah urus Klaim, RUA AJB Bumiputera 1912 Perintahkan Kantor Tutup Dibuka LagiGhulam menyampaikan seharusnya AJB Bumiputera 1912 harus terlbih dahulu dapat membuktikan periode kerugian terjadi kepada OJK dan juga seluruh anggota serta penyebabnya, sehingga organ perusahaan tidak dinilai mengabaikan kerugian dan semena-mena sebab kerugian apapun dibebankan kepada anggota.“Namun harus dilihat terlebih dahulu status polisnya dan tetap memperhatikan hukum kontrak/perjanjian yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen,” tambahnya,Dihubungi terpisah, Pendiri dan Penasihat Tim Biru Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri menuturkan bahwa POJK 7/2023 merupakan adopsi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU PPSK alias omnibus law keuangan."Kami beli produk asuransi untuk memprotek masa yang akan datang, bukan untuk ikut menanggung dan memproteksi kerugian yang bukan karena kesalahan kami," ujar Fien kepada Bisnis, Senin 5/6/2023. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Anggara Pernando Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih DalamTataKelola Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Data Perusahaan PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 4. Memastikan sistem pengendalian internal telah Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu diterapkan sesuai ketentuan. kepada best practice melalui tindakan-tindakan sebagai 8. Risiko Asuransi parameter yang digunakan adalah jenis dan
Home Bursa Finansial Jum'at, 11 September 2020 - 0013 WIBloading... OJK Siap Benahi Tata Kelola Asuransi Demi Penetrasi. Foto/Ilustrasi A A A JAKARTA - Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Otoritas Jasa Keuangan OJK, M Ihsanuddin mengingatkan penyebab utama maraknya perusahaan asuransi yang gagal bayar karena buruknya tata kelola perusahaan atau good corporate governance GCG."Di Industri Asuransi, masih belum baik penerapan GCG nya. Sehingga perusahaan asuransi kerap mengalami persoalan gagal bayar," ujar dia dalam webinar 'Mendorong Penetrasi Berkesinambungan Melalui Peningkatan GCG', Kamis 10/9/2020. Baca Juga Ihsan mengatakan untuk perusahaan asuransi besar dengan nilai investasi yang juga besar, selazimnya memiliki aturan atau SOP yang harus ditaati oleh para fund manager. Misalnya menentukan jenis instrumen atau porsi investasi di instrumen yang manajemen juga otomatis melakukan proses pemantauan secara ketat terhadap penempatan dana investasi. Dampaknya peluang kesalahan pembelian nilai aset yang bisa anjlok hingga sangat rendah bisa diantisipasi. Ujungnya penerimaan premi bisa terus dijaga secara normal oleh Indonesia regulasi terkait kewajiban menerapkan GCG oleh perusahaan asuransi telah tertuang dalam Pojk 43/POJK 05 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. "Aturan ini bertujuan agar perusahaan asuransi mampu melakukan tata kelola dengan baik dan terhindar dari kasus gagal bayar," ujarnya. Baca Juga Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan OJK, Kristianto Andi Handoko juga menjelaskan pihaknya terus menyempurnakan aturan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank. Sebelumnya fokus hanya penilaian tingkat risiko dan peraturan pelaksanaan dari perusahaan asuransi."Kami sempurnakan P-OJK 10 dengan terbitkan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank LJKNB versi kedua. Dasar pengawasan tidak lagi sekadar menilai tingkat risiko dari perusahaan asuransi. Tetapi lebih luas bagaimana tingkat kesehatan dari perusahaan asuransi tersebut," ujar konsep tingkat kesehatan ini lebih komprehensif, karena terkait faktor tata kelola, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. Kemudian OJK juga membuat semacam formula untuk menilai tingkat kesehatan dari perusahaan asuransi berdasarkan unsur-unsur itu, P-OJK yang baru terkait tingkat kesehatan ini sudah dilengkapi menjadi sembilan risiko, dari yang sebelumnya hanya tujuh. Risiko- risiko bertambah menjadi 9 yaitu risiko asuransi, risiko strategis, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. "Kami di sini juga akan bersinergi dengan pengawasan perbankan yang ada,” katanya nng otoritas jasa keuangan ojk asuransi gagal bayar Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 5 menit yang lalu 15 menit yang lalu 43 menit yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu
pojk tata kelola asuransi
